UUM Repository | Universiti Utara Malaysian Institutional Repository
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Tindak pidana korupsi dan keterkaitannya dengan ketahanan nasional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia


Sri, Sulistyawati and Purba, Nelvitia (2014) Tindak pidana korupsi dan keterkaitannya dengan ketahanan nasional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. In: Seminar Ketahanan Nasional Malaysia-Indonesia 2013, 4 - 7 September 2013, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia.

[img] PDF
Restricted to Registered users only

Download (799kB) | Request a copy

Abstract

Sejak orde baru masalah stabilitas nasional termasuk di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama di dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil mahupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Peneliti dari “The World Bank” untuk penanganan korupsi tingkat daerah tingkat daerah, melaporkan temuannya bahawa ada 967 anggota DPRD dan 61 Kepala Daerah yang tercatat di 29 Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang terlibat kasus korupsi.Di era perjuangan kemerdekaan Indonesia , musuh yang nyata bagi bangsa Indonesia pada saat itu adalah sangat jelas iaitu para penjajah yang menindas dan mengeksploitasi bangsa Indonesia.Pada masa Soekarno nasionalisme masih dapat dijaga karena politik luar negeri yang menjadikan imperialisme dan kapitalisme sebagai musuh bersama.Pada saat sekarang ini yang merupakan musuh utama bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi.Korupsi menjadi pertanda telah memudarnya nasionalisme,yang lebih mementingkan kepentingan peribadi daripada kepentingan bangsa ,dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai dengan keadaan ini,yang menikmati kemakmuran adalah lebih dominan orang-orang yang mempunyai jabatan,tentunya akan melemahlah ketahanan nasional sehingga ancaman dari luar akan dapat merongrong negara Indonesia,untuk itu terhadap tindak pidana korupsi ini pelaksanaan atau penegakan hukumnya harus diperhatikan.Hukum itu bersifat umum, mengikat terhadap setiap orang,bersifat menyamaratakan, Barang siapa yang melakukan kejahatan harus dihukum.Apalagi tindak pidana korupsi ini, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa membeza-bezakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasaan terhadap praktek pradilan, tetapi justeru ketidakpuasaan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, iaitu penegakan terhadap seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat.Bahkan dapat dikatakan bahawa ketidak beresan (ketidakbenaran, ketidakadilan,penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dan sebagainya) yang justeru paling meresahkan masyarakat (Barda Nawawi, 2009, hlm. 21).

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information: ISBN: 978-967-0193-09-0 Anjuran: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, Universiti Utara Malaysia
Uncontrolled Keywords: ketahanan nasional, tindak pidana korupsi, penegakan hukum
Subjects: J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions: Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
Depositing User: Mrs. Norazmilah Yaakub
Date Deposited: 19 Aug 2014 01:59
Last Modified: 19 Aug 2014 01:59
URI: http://repo.uum.edu.my/id/eprint/11835

Actions (login required)

View Item View Item